Desas-desus rencana pembangunan gedung DPR yang memakan banyak biaya

Saya katakan desas-desus, karena memang baru tahap rencana yang belum direalisasikan, tentang pengeluaran dana besar untuk keperluan pembangunan gedung DPR RI.

Membangun gedung pemerintahanyang bagus dan mewah memang bisa dibilang wajar dan bagus, siapa yang tak senang punya peerintahan yang gedung perkantorannya bagus-bagus, apalagi The Parliament Building (gedung DPR) yang mengandung makna simbolis kenegaraan. Akan tetapi, jika dilihat dari kacamata sosial, betapa masih banyak aspek-aspek penting seperti bangunan-bangunan sekolah yang tak layak dan berbagai ketimpangan sejenis, maka mengapa tidak untuk mengalokasikan dana tersebut kepada intensitas kebutuhan bangsa yang lebih vital, bukankah ceritanya DPR adalah wakil-wakil rakyat yang seyogyanya memang peduli pada kesejahteraan rakyat.

Rumah Aspirasi
Entah apa yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini. DPR membuat publik tersentak dengan kembali menyodorkan program baru untuk membangun Rumah Aspirasi. Jika usulan program ini disetujui maka tiap anggota akan menerima dana Rp 200 juta.

Uang Rp 200 juta ini digunakan untuk menyewa kantor di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR terpilih, menggaji staf, dan ongkos operasional selama setahun. Jika dikalikan dengan seluruh anggota DPR yang berjumlah 560 anggota Dewan, maka dana yang dibutuhkan adalah Rp 112 miliar, sebuah angka yang tidak kecil.

Lalu apa sebenarnya Rumah Aspirasi ini? Menurut Pius Lustrilanang, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pendirian rumah aspirasi ini bertujuan agar rakyat di daerah bisa menyampaikan langsung aspirasi ke wakilnya.

Rumah aspirasi akan berbentuk gedung permanen seperti kantor, tetapi bukan membangun rumah baru. Rencananya akan disediakan budget sekitar RP 200 juta per anggota per tahun untuk sewa kantor, menggaji staf dan operasional rumah aspirasi selama setahun.

Programnya memang bagus, namun apakah setara dengan dana yang dianggarkan? bukankah ini pemborosan?

Program ini tentu saja menuai pro dan kontra, baik di dalam anggota DPR sendiri maupun dalam masayarakat. Budiman Sujatmoko adalah salah satu anggota Dewan yang tidak menyetujui hal ini.

Menurut nggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, anggota Dewan tidak memerlukan pos anggaran baru dan dana tambahan untuk rumah aspirasi.

Budiman sendiri mengaku mempunyai rumah aspirasi di Purwokerto, setiap bulan dia menyisihakn pendapatan dia dari menjadi anggota DPR (sekitar Rp 65 juta perbulan) untuk biaya operasional.

“Setiap bulan saya menyisihkan Rp 20 juta dari pendapatan saya sebagai anggota Dewan untuk operasional,” katanya Minggu (01/08) kemarin.

Tak hanya Budiman yang tak setuju, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang pun menyatakan usulan pos anggaran baru Rp 200 juta per anggota Dewan itu tak diperlukan. Dana tambahan program tersebut dinilianya hanya sebuah pemborosan saja.

Rencana membangun gedung DPR yang baru
Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung DPR yang baru yang menelan dana hingga Rp 1,8 triliun menuai pro dan kontra. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran sebesar itu setara dengan membangun 12 ribu sekolah baru.

“Satu gedung DPR Rp 1,8 triliun sama dengan 12 ribu gedung sekolah baru,” kata Febri Handri, peneliti ICW dalam keterangannya hari ini (05/10).

Febri mneghimbau kepada para anggota DPR untuk lebih memperhatikan kualitas gedung-gedung sekolah yang sekarang banyak yang rusak dan roboh.

Rencananya ICW akan mendatangi gedung DPR untuk mempertanyakan masalah pembangunan gedung baru ini. ICW juga melampirkan bukti berupa foto-foto sekolah yang hampir roboh sebagai simbol penolakan pembangunan gedung baru.

DPR berencana mengajukan anggaran kepada Pemerintah untuk membangun gedung baru karena saat ini jumlah penghuni di Gedung Nusantara I sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Selain itu ada juga yang beralasan gedung itu sudah miring.
Sumber kutipan: http://kampungtki.com